ADVOKASI*
Oleh
SEFUL
MUJAB*
Banyak
orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum
(litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang
berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian
melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi.
Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang
berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata.
Pandangan
semacam itu bukan selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin
pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan
kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain
memang berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada
kata advocate dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi
akan menjadi lebih luas. Misalnya saja dalam kamus bahasa Inggris yang disusun
oleh Prof. Wojowasito, Alm., Guru Besar IKIP Malang (kini Universitas Negeri
Malang) yang diterbitkan sejak tahun 1980, kata advocate dalam bahasa
Inggris dapat bermakna macam-macam. Avocate bisa berarti menganjurkan,
memajukan (to promote), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain,
advokasi juga bisa diartikan melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan
sistematis.
Istilah
advokasi merujuk kepada dua pengertian, yaitu, pertama, pekerjaan atau profesi
dari seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau
secara aktif mendukung suatu maksud. Pengertian pertama berkaitan dengan
pekerjaan seorang advokat dalam membela seorang kliennya dalam proses peradilan
untuk mendapatkan keadilan. Pengertian advokasi yang pertama ini lebih bersifat
khusus sedangkan pengertian kedua lebih bersifat umum karena berhubungan dengan
pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu. Dalam
konteks advokasi untuk memengaruhi kebijakan publik, pengertian advokasi yang
kedua mungkin yang lebih tepat karena obyek yang di advokasi adalah sebuah
kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota
masyarakat. Berbicara advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku.
Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada
keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri
dari segi bahasa adalah pembelaan. Setidaknya ada beberapa pengertian dan
penjelasan terkait dengan definisi advokasi, yaitu:
1.
Usaha-usaha terorganisir untuk membawa
perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan,
regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganier).
2.
Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi
demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut
peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan
itu bekerja.
3.
Upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan
sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan
kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata
(Institut Advokasi Washington DC).
4.
Advokasi merupakan segenap aktifitas pengerahan
sumber daya yang ada untuk membela, memajukan, bahkan merubah tatanan untuk
mencapai tujuan yang lebih baik sesuai keadaan yang diharapkan. Advokasi dapat
berupa upaya hukum formal (litigasi) maupun di luar jalur hukum formal
(nonlitigasi).
5.
Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi
adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan
terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental).
6.
Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai
serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk
mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan
publik.
7.
Menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi
diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan
kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan,
mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan
membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan
masalah tersebut.
Dari
berbagai pengertian advokasi diatas, kita dapat membagi penjelasan itu atas
empat bagian, yakni aktor atau pelaku, strategi, ruang lingkup dan tujuan.
Alasan,
Tujuan, dan Sasaran
Bagi
sebagian orang yang telah berkecimpung dalam dunia advokasi, tentu mereka tidak
akan menanyakan kembali mengapa mereka melakukan hal itu. Namun, bagi sebagian
lainnya yang belum begitu memahami, atau bahkan belum pernah mengenal,
seluk-beluk advokasi, jawaban atas pertanyaan “Mengapa beradvokasi?” menjadi
cukup relevan dan urgen untuk dijawab. Ada banyak sekali alasan mengapa
seseorang harus, dan diharuskan, untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Secara
umum alasan-alasan tersebut antara lain adalah:
1.
Perusakan dan kekejaman kebijakan selalu
menghiasi kehidupan kita
2.
Keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan semakin
tumbuh subur pada lingkungan kita
3.
Yang kaya semakin kaya dan yang melarat semakin
sekarat
Dari beberapa poin di atas ini kemudian melahirkan kesadaran untuk
melakukan perubahan, perlawanan, dan pembelaan atas apa yang dirasakan olehnya.
Salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang “elegan” adalah advokasi.
Tujuan dari kerja-kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya
perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang
diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam praksisnya kerja advokasi banyak
diarahkan pada sasaran tembak yaitu kebijakan publik yang dibuat oleh para
penguasa. Mengapa kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan beberapa
regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif,
dan yudikatif) dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi peraturan yang telah
dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu
dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan
dampak negatif bagi warganya. Hal ini dikarenakan pemerintah ataupun penguasa
tidak mungkin mewakili secara luas, sementara kekuasaannya cenderung
sentralistik dan mereka selalu memainkan peranan dalam proses kebijakan.
Siapa
Pelaku Advokasi?
Advokasi
dilakukan oleh banyak orang, kelompok, atau organisasi yang dapat diklasfikan
sebagai berikut:
1.
Mahasiswa (individu) atau organisasi/komunitas
kemahasiswaan (PMII, HMI, GMNI, dan lain-lain).
2.
Organisasi masyarakat dan organisasi politik
3.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau disebut
juga organisasi non-pemerintah (NGO)
4.
Komunitas masyarakat petani, nelayan, buruh ,
KMK dan lain-lain
5.
Organisasi-organisasi masyarakat atau kelompok
yang mewakili interest para anggotanya, termasuk organisasi akar rumput
(Serikat Tolong Menolong atau perwiritan)
6.
Organisasi masyarakat keagamaan (NU,
Muhammadiyah, MUI, PHDI, PWI, PGI, Walubi, dan lain-lain)
7.
Asosiasi-asosiasi bisnis
8.
Media (cetak dan elektronik)
9.
Komunitas-komunitas basis (termasuk klan dan
asosiasi RT, Dukuh, Lurah, dan lain-lain). Contoh: FBR, Pandu, Apdesi, dan
Polosoro
10.
Persatuan buruh dan kelompok-kelompok lain yang peduli akan perubahan menuju
kebaikan
Kerja-kerja
Advokasi: Tantangan dan Strategi
Advokasi
selamanya menyangkut perubahan yang mengubah beberapa kebijakan, regulasi, dan
cara badan-badan perwakilan melakukan kebijakan. Dalam melakukan perubahan
kebijakan pun tidak semudah yang kita bayangkan; ada beberapa lapisan yang
harus kita lewati untuk melakukan perubahan tersebut
Lapisan
pertama mencakup permintaan, tuntutan, atau desakan perubahan dalam praktik
kelembagaan dan program-programnya. Contoh, sekelompok anak jalanan dan
“gepeng” menolak Raperda yang telah dirancang kepada anggota dewan dan pejabat
pemerintahan. Lapisan kedua, mengembangkan kemampuan individu para warga,
ormas, dan LSM. Dengan penolakan dan penentangan adanya Raperda, anggota
komunitas belajar bagaimana mengkomunikasikan pesan mereka pada segmentasi yang
lebih luas untuk memperkuat basis dukungan kelembagaan mereka. Lapisan ketiga,
menata kembali masyarakat. Kita mengubah pola pikir dan memberdayakan
masyarakat marjinal (gepeng dan anjal) untuk berinisiatif
melakukan
perjuangan hak-haknya secara mandiri. Advokasi dikatakan berhasil apabila kita
mampu membuat komunitas kita lebih berdaya dan mampu meneriakkan aspirasinya
sendiri.
Oleh
karena itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk memetakan dan
mengawal jalannya sebuah kebijakan sebelum disahkan menjadi hukum formal,
yaitu:
1.
Mengerti dan memahami isi dari kebijakan
beserta konteksnya, yaitu dengan memeriksa kebijakan apa saja tujuan dari
lahirnya kebijakan tersebut
2.
Pelajari beberapa konsekuensi dari kebijakan
tersebut. Siapa saja yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut
3.
Siapa yang akan dipengaruhi baik itu sifatnya
merugikan ataupun menguntungkan
4.
Siapa aktor-aktor utama, siapa yang mendorong
dan apa kepentingan serta posisi mereka
5.
Tentukan jaringan formal maupun informal
melalui mana kebijakan sedang diproses. Jaringan formal bisa termasuk
institusi-institusi seperti komite legislatif dan forum public hearing.
Jaringan informal melalui komunikasi interpersonal dari individu-individu yang
terlibat dalam proses pembentukan kebijakan
6.
Mencari tahu apa motivasi para aktor utama dan
juga jaringan yang ada dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat
Perlu
dipahami bahwa advokasi tidak terjadi seketika. Advokasi butuh perencanaan yang
matang. Agar advokasi yang dilakukan dapat terwujud secara maksimal, maka kita
perlu menggunakan beberapa strategi. Berikut beberapa strategi dalam melakukan
advokasi:
1.
Membangun jaringan di antara
organisasi-organisasi akar rumput (grassroots), seperti federasi,
perserikatan, dan organisasi pengayom lainnya
2.
Mempererat kokmunikasi dan kerjasama dengan
para pejabat dan beberapa partai politik yang berorientasi reformasi pada
pemerintahan
3.
Melakukan lobi-lobi antar instansi, pejabat,
organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan (NU dan Muhammadiyah)
4.
Melakukan kampanye dan kerja-kerja media
sebagai ajang publikasi
5.
Melewati aksi-akasi peradilan (litigasi, class
action, dan lain-lain)
6.
Menerjunkan massa untuk melakukan demonstrasi
7.
Advokasi kebijakan publik merupakan upaya
pembelaan (pengawalan) secara terencana terhadap rencana sikap, rencana
tindakan atau rencana keputusan, rencana program atau rencana peraturan yang
dirancang pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan agar sesuai dengan
kepentingan masyarakat. Nilai-nilai utama yang terdapat dalam masyarakat yang
menjadi kepentingan seluruh anggota masyarakat haruslah diprioritaskan.
8.
Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi
proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau
para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi
kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan
untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta
kemampuan membangun opini publik.
Kendala-kendala
yang dihadapi
Upaya
masyarakat atau kelompok masyarakat untuk memainkan peran advokasi dalam
mempengaruhi kebijakan publik akan menghadapi empat kendala pokok
Pertama, ada
konflik nilai dalam pembuatan kebijakan publik. Konflik nilai bisa timbul
antara etika dan estetika yang dapat dilihat dalam RUU anti pornografi dan
pornoaksi. Para pendukung etika (tokoh agama dan pendidikan) menginginkan pembatasan
yang ketat terhadap publikasi dan prilaku porno, sebaiknya para pendukung
nilai-nilai estetika (seniman, musikus, sastrawan, dan pekerja seni) menilai
pembatasan yang ketat terhadap publikasi dan prilaku porno bertentangan dengan
hak asasi manusia. Mereka menganggap bahwa pelarangan pornografi dapat
membelenggu kebebasan berekspresi mereka untuk membuat karya-karya seni yang
merupakan sumber mata pencaharian mereka.
Kedua,
konflik antara etika dan ekonomi dapat tergambar dari kebijakan dibidang perjudian
dan pelacuran (prostitusi). Larangan perjudian dan pelacuran dalam kacamata
hukum pidana mungkin dianggap sebagai hal yang wajar, tapi perjudian dan
pelacuran dengan beban pajak yang cukup tinggi dapat menjadi sumber bagi
pendapatan daerah.
Ketiga,
kondisi masyarakat sipil yang tidak terintegrasi secara baik. Sebenarnya
kekuatan masyarakat sipil cukup memadai, baik dari kalangan komunitas perguruan
tinggi, kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat, namun karena terlalu
banyak isu-isu yang diusung menyebabkan fokus gerakan masyarakat sipil menjadi
terpecah-pecah. Bahkan adakalanya terjadi konflik yang tajam di antara kekuatan
masyarakat sipil.
Akhirnya,
kondisi demokrasi dalam kehidupan ketatatanegaraan kita yang belum mapan.
Meskipun reformasi politik telah berlangsung sejak 1998, tapi peran partai dan
aktor politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat masih jauh dari harapan
masyarakat. Partai dan aktor politik terlalu sibuk dengan dirinya sendiri
sehingga memunculkan apatisme politik dan ketidakpercayaan terhadap partai
politik.
Mengingat
advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka
advokasi dalam pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan
memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain, advokasi yang dirumuskan
merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong
terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik.
Meminjam bahasa Mansour Faqih, advokasi yang dimaksud adalah advokasi keadilan
sosial. Penegasan ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman yang
akan berujung pada kesalahan menerapkan strategi dan tujuan. Bagaimanapun
banyak lembaga atau organisasi yang merasa prihatin dengan kenyataan sosial,
kemudian mengupayakan sesuatu, namun pada akhirnya terjebak pada kesalahan
dalam mendiagnosa masalah. Misalnya saja organisasi yang berjuang memberantas
kemiskinan yang menggunakan pendekatan sedekah (charity) belaka dengan
membagi-bagi uang dan sebagainya tanpa pernah mempertanyakan apa yang
menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Dengan kata lain, sedekah merupakan
tindakan yang hanya menyelesaikan akibat, bukan sebab. Demikian halnya dengan
masalah-masalah lain yang menyangkut harkat hidup orang banyak, khususnya
masalah-masalah yang terkait dengan keadilan sosial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar