Good Governance

Otonomi Daerah Menuju Good Governance

AWALAN

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan nasional baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik/pemerintahan, khususnya pada masa transisi era reformasi dewasa ini, pada hakikatnya menuntut diberlakukannya proses perubahan structural yang relatif mendasar. Hal ini sejalan dengan proses perubahan paradigma penyelenggara Negara yang sedang berlangsung hampir seluruh belahan dunia. Mustopadidjaya menyatakan bahwa : “…….tuntutan perubahan dalam sistem dan proses penyelenggaraan Negara…akan lebih bermakna apabila disertai kejelasan paradigma yang mendasarinya. Pergeseran paradigma akan selalu terjadi, apabila paradigma yang dianut tidak lagi dapat menjamin berkembangnya sistem yang konsisten dengan prinsip dan semangat serta kinerja perjuangan yang sesuai dengan cita-cita yang telah disepakati bersama”

Secara paradigmatic dalam dasawarsa tahun 1990an sistem penyelenggaraan Negara telah dihadapkan kepada berbagai tantangan yang datang baik dari dalam lingkungan internal maupun eksternal. Sebagaimana tantangan yang paling menonjol adalah proses globalisasi ekonomi dan teknologi yang telah menjadikan masyarakat di berbagai bangsa didunia berada dalam satu tatanan yang seolah tidak lagi berbatas wilayah (borderless world). Kondisi ini berdampak pada pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk interaksi sosial politik antar masyarakat dan pemerintah yang semakin kompleks, dinamis dan beragama.

Dinamika kompleksitas dan keanekaragaman tuntutan dan pola kehidupan masyarakat modern dan post-modernt dewasa ini tidak lagi dapat diatasi atau dikelola dengan pola penyelenggaraan administrasi public atau pemerintahan secara konvensional. Berdasarkan hal itu, telah berkambang tuntutan perubahan paradigma penyelenggaraan Negara sebagai upaya koreksi terhadap pola interaksi sosial-politik antar pemerintah di satu sisi dan masyarakat disisi yang lain di masa lalu, yang cenderung menjadi sentralistik, self-oriented, birokratik, kurang peka terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat, tidak efisien dan tidak efektif, serta korup.

Dewasa ini penyelenggaraan negera dituntut untuk mampu memberdayakan masyarakat, partisipatif, responsive, demokratis, bersih dan bebas korupsi, serta berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar. Paradigma yang kemudian berkembang sejalan dengan tuntutan tersebut adalah paradigma yang menempatkan keseimbangan peranan antara sector public (pemerintah), sector swasta, dan masyarakat dalam kemitraan yang setara menjalankan keperintahan (governance) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Dengan perkataan lain dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan Negara dari kepemerintahan (governance). Bahkan dalam konteks tersebut telah pula dikembangkan pemikiran untuk merubah pola kepemerintahan yang buruk (bad governance) menjadi kepemerintahan yang baik (good governance)

Untuk memahami bagaimana konteks perubahan paradigma penyelenggaraan negera tersebut, dalam makalah ini akan diuraikan konsepsi keperintahan yang baik (good governance) serta karakteristik atau prinsip-prinsip ntuk mewujudkannya.

Pembahasan

A.  Konsepsi Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah kepemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman : pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif  dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untnuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pengertian ini kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal yaitu :

1.  Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional

2.  Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstitusi atau pemilihnya seperti : legitimacy atau legitimasi, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, accountability atau akuntabilitas, yaitu seberapa jauh perlindungan hak-hak asasi manusia terjamin, serta adanya jaminan berjalannya mekanisme control oleh masyarakat. Sedangkan orientasi kedua tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.

Dokumen yang diterbitkn oleh UNDP dan pemerintah Vietnam memberikan definisi good governance sebagai proses yang meningkatkan interaksi kontruktif diantara domain-domainny dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif. Oleh karena itu good governance juga adalah mengutamakan partisipasi, transparasi, akuntabilitas, dan efektifitas serta memperlakukan semua sama. Adapun UNDP sendiri memberikan definisi good governance sebagai “hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sector swasta dan masyarakat (society)”

Berdasarkan definisi itu, kemudian UNDP mengajukan karakteristik good governance, seperti : partisipasi, supremasi hokum, transparasi, cepat tanggap, membangun consensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategis. Kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam kaitan dengan karakteristik dari good governance tersebut, dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 dirumuskan pengertian kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu : Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam governance, tampaknya domain Negara atau pemerintah (statel government) menjadi domain yang paling memegang perana penting dalam mewujudkan good governance, karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sector swasta dan masyarakat (society) serta fungsi administrative penyelenggaraan pemeritahan melekat pada domain ini.

B. Prinsip-Prinsip Keperintahan Yang Baik

Karakteristik pemerintahan yang baik sebagai suatu prinsip dikemukakan dalam Rencana Stretegis LAN 2000-2004, dimana disebutkkan perlunya pendekaan baru dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan yang terarah pada wujudnya keperintahan yang baik (good governance) yakni : “….proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, professional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, desentralistik, partisipatif, transparan, berkeadilan, bersih dan akuntabel, selain berdayaguna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”.

Gambir Bhatta (1996 : 7) mengungkapkan bahwa “unsur-unsur utama governance” (bukan prinsip) yaitu : akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, da natuarn hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajeman dan hak-hak azasi manusia. Selanjutnya dikemukakan ada empat unsur utama yang dapat memberikan gambaran suatu administrasi publik yang bercirikan kepemerintahan yang baik sebagai berikut :

1.  Akuntabilitas

Mengandunga arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penenggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Unsur ini merupakan inti dari kepemerintahan yang baik.

2.  Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyat, baik di tingkat pusat maupun diderah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa da yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaanya. Dengan kata lain  segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

3.  Keterbukaan

Prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengejukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Keperintahan yang baik, yang bersifat transparan dan terbuka akan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Dalam praktek dewasa ini masih terlihat kenyataan misalnya dalam prosedur tender kompetitif suatu proyek pembangunan hingga penetapan keputusan pemenangnya masih sering bersifat tertutup. Rakyat atau bahkan para pelaku tender dengan pemerintah serng tidak memperoleh kejelasan informasi tentang hasil atau kriteria penetapan pemenang tender proyek yang bersangkutan.

4.  Aturan Hukum (Rule of Law)

Prinsip ini mengandung arti bahwa kepemrintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasssa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan masalah perbedaan pendapat (conflict resolusion), dan terdapat prosedur umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau perundangan tertentu. Hal ini penting untuk dikemukakan, mengingat bahwa kenyataannya sector swasta dewasa ini terlibat dalam perekonomian nasional maupun internasional dan karenanya, terdapat kebutuhan untuk memiliki kejelasan tentang kerangka hukum yang mampu melindungi hak-hak kepemilikan seseorang dan mampu menghormati nilai-nilai perjanjian dalam suatu kontrak bisnis.

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, adalah meliputi :

1.     Partisipasi, setiap orang atau setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara kontruktif.

2.     Aturan hukum; kerangka aturan hukum dan perundang-undangan baruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.

3.     Transparasi; harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4.     Daya tanggap; setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

5.     Berorientasi consensus; Pemerintah yang bail akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagaiii kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6.     Berkeadilan; pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap warga dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7.     Efektifitas dan Efisiensi; Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

8.     Akuntabilitas; para pengambil keputusan dalam organisasi sector publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.

9.     Bervisi strategis; para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Meraka juga memahami aspek-aspek histories, cultural dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

10.  Saling keterkaitan; bahwa keselurhan ciri good governance tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait.

Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional Indonesia diharapkan upaya penataan kehidupan sosial, ekonomi dan politik akan terwujud secara mantap sejalan dengan perkembangan peradaban masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki nilai-nilai dasar ketuhanan, kemerdekaan, hak asasi dan martabat manusia, kebangsaan, demikrasi, kemajemukan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, kesejahteraan bersama, keadilan, supremasi hukum, keterbukaan, partisipasi, kemitraan, rasional, etis, perbedaan pendapat dan pertanggungjawaban yang seluruhnya harus melekat pada setiap individu dan institusi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan.

Nilai-nilai masyarakat madani tersebut harus mampu diwujudkan sebagai upaya reformasi nasional penyelenggaraan Negara dan pembangunan dalam rangka penyeimbangkan posisi dan peran pemerintah dan masyarakat dalam kehidpan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rakyat dalam penyelenggaraan Negara, menghormati oposisi danperbedaan pendapat, mengefektifkan pengawasan dan sistem pertanggung jawaban, serta menjunjung tinggi HAM dan hak-hak warga Negara seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian munculnya otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah dan terjadi interaksi sosial politik yang dapat membangun negeri ini lebih baik. Otonomi daerah dengan fokus pembangunan lebih sempit juga mempermudah pemerintah melakukan pendekatan yang lebih tepat terhadap masyarakatnya (warganya), lebih peka terhadap perubahan sosial secara menyeluruh. 

Kesimpulan

Kegagalan dalam interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat secara umum dan mendasar adalah disebabkan oleh pendekatan yang kurang tepat yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kurang atau bahkan tidak peka terhadap kondisi perkembangan masyarakat modern bahkan post modern yang telah semakin dinamis, komplesk, kritis dan sangat beragam dalam karakteristik dan kebutuhannya. Interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam perkembangannya telah melahirkan konsepsi mengenai model-model atau pola kepemerintahan yang disesuaikan dengan tingkat dinamika, kompleksitas dan diversitas sosial politik yang dihadapi.

Sejalan dengan perkembangan sosial politik masyarakat, khususnya di Negara yang berkembang, peranan Negara dan pemerintah sangat dominant dalam pembangunan nasional telah  cenderung bergeser kearah peranan masyarakat dan swasta yang lebih besar. Format interaksi antara pemerintah dengan masyarat telah bergeser dari paradigma klasik telah bergeser kearah paradigma keperintahan post-modernt yang berorintasi pada peranan masyarakat madani dalam format kepemerintahan.

Persyaratan pemerintahan daerah yang Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum (Rule of Law) merupakan hal yang wajib di tetapkan dalam era otonomi daerah sehingga pembangunan dalam segala sektor dapat berkesinambungan dan seimbang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh semua masyarakat.

Sumber :

Noor Isran, Ir.,H.,M.Si, Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI, Profajar Jurnalism, 2012.

……………………, Isran Noor Dalam Perspektif Media, Profajar Jurnalism, 2012

Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajahmada Universiti, Yogyakarta. Tth

Effendi, Sofian, Makalah, Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance, 2005