Seful Mujab

Dosen ABA IEC Putra Bangsa Tegal & STAIBN Tegal

Otonomi Daerah dan Aspirasi Masyarakat

Indonesia yang berasaskan pancasila dengan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamental low mengalami perubahan dalam tatanan pemerintahan terutama hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 hasil amandeman menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan menurut otonomi daerah dan pembantun.

Hal ini terjadi semenjak diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas maka sistem hubungan pemerintah antara daerah dan pusat beralih dari sentralistik ke sistem desentralistik yang memungkinkan daerah untuk mengatur segala sesuatunya untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Perubahan pemerintah daerah dengan semangat otonomi daerah merupakan paradigma pemerintahan yang perlu diamati semalaui sejarah dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah yang pernah diterbitkan. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan masa dimana undang-undang diberlakukan antara lain :

Undang-Undang No 1 tahun 1945, undang-undang ini adalah undang-undang pemerintah daerah tertua semenjak Indonesia merdeka. Undang-undang ini juga merupakan fondasi awal yang mengatur desentralisasi peralihan untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 UUD 45 yang bersifat sederhana dan untuk memenuhi kebutuhan sementara.

Kemudian pada tahun 1948 terbitlah Undang-Undang No. 22 tahun 1948 undang-undang ini mengatur tentang otonomi biasa dan daerah istimewa. Daerah otonomi biasa di bedakan atas tiga tingkatan, yakni Propinsi, Kabupaten/Kota Besar dan Desa/Kota kecil. Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal usul dan dizaman sebelum RI mempunyai pemerintahan yang bersifat Istimewa. Keistimewaanya terletak pada proses pengangkatan kepala daerah yang diangkat oleh presiden RI dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu.

Pada tahun 1957 muncullah Undang-undang no. 1 tahun 1957 memiliki karekateristik yaitu adanya bermacam-macam daerah otonomi yang dibentuk berdasarkan berbagai perundang-undangan terdahulu dan menghapus sifat analitis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya dekrit presiden 5 Juli 1959, melalui Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 dan Penetapan Presiden no. 5 tahun 1960 maka ada perubahan yang sangat dratis antara lain : bentuk dan susunan kekuasaan, tugas dan kewajibanb pemerintah daerah maupun tugas-tugas pemerintah umum pusat di daerah.

Selanjutnya bergulirlah undang-undang no. 18 tahun 1965, undang-undang ini membagi wilayah NKRI menjadi tiga tingkatan yakni :

1.    Propinsi dan atau kotaraya sebagai daerah tingkat I

2.    Kabupaten dan atau kotamadya sebagai daerah tingkat II

3.    Kecamatan dan atau kotapraja sebagai daerah tingkat III.

Pada era presiden Suharto mempunyai Undang-undang Pemerintah Daerah hanya satu yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah daerah. Salah satu penjelasan yang ada pada Undang-Undang diatas adalah kewajiban daerah untuk mensukseskan pembangunan nasional sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus di laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bergulir era revormasi maka berlakulah undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang ini merubah pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini bersifat kental secara paternalistic dan sentralistik menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik. Artinya bahwa kewenangan itu didesentralisasikan ke daerah masing-masing.

Perubahan konsep desentralisasi berdasarkan UU No. 5/1974 dengan UU No. 22/1999 mempunyai perbedaan signifikan. Awalnya penyerahan hanya dalam bentuk pelimpahan urusan-urusan, tetapi beralih menjadi penyerahan wewenang. Hal ini mempengaruhi bentuk otonomi yang luas pada daerah kabupaten dan kota. Kewenangan yang dimiliki bukan hanya sebatas melakukan urusan pemerintahan, tetapi menetapkan sendiri kebutuhan yang dikelola berdasarkan aspirasi dan kepentingan publik.

Pergeseran dari UU No.5/1974 kepada UU No. 22 /1999 menjadikan kepala daerah sebagai pemimpin daerah yang akan mengurus rumah tangganya sendiri yang di bantu oleh seorang wakil kepala daerah yang dipilih DPRD setempat. Pemerintah yang dulunya bertanggung jawab kepada pemerintah atasannya kini bertanggung jawab kepada rakyat secara nyata melalui DPRD yang nota benanya sebagai lembaga legeslatif sebagai cerminan wakil rakyat.

Kepala daerah dalam mengimplemantasikan tugas-tugas pemerintahan dibantu oleh birokrasi yang memiliki relasi erat dalam menangani kebijakan pemerintahan.

Kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan menurut UU No. 5/1974 dan UU No. 22 /1999 dalam relasi mekanisme kerja suprastruktur diatur sebagai : ditinjau dari penentuan kepala daerah dilakukan secara top down, pemimpin tingkat atas menentukan dulu siapa yang akan menjadi gubernur kepala daerah tingkat I propinsi, dan seterusnya menentukan siapa yang menjadi bupati/walikota kemudian diajukan kepada DPRD setempat untuk dilakukan pemilihan sampai dimenangkan oleh calon yang telah ditentukan itu.

Dalam UU No. 22/1999 Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi sangat terbuka dan rekruitmennya menjadi tanggung jawab masyarakat memalui DPRD setempat sehingga membawa perubahan relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang hanya sebatas melaporkan keputusan DPRD kepada pemerintah di atasnya. Sedangkan dalam UU No. 5/1974 semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah harus disahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya dalam meknisme pemilihan kepala daerah era sekarang dengan secara langsung sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 12 tahun 2008 hasil perubahan dari UU No. 32/2004 menjadikan paradigma pelaksanaan demokrasi serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perubahan paradigma pemerintahan desentralistik membawa konsekuensi pada perwujudan otonomi daerah yang berkaitan dengan suprastruktur dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang berelasi erat dengan infrasturktur. Suprastruktur yang menangani kebijakan memiliki peranan menentukan di samping infrastruktur yang memiliki fungsi sebagai agregasi dan mengartikusilasikan aspirasi rakyat.

Pemerintah sebagai lembaga suprastruktur, sesuai struktur yang telah ditentukan pada daerah otonom kabupaten dan kota adalah bupati dan walikota. Merakalah yang paling mempunyai kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bupati dan walikota dibantu perangkat daerah yaitu birokrasi dan yang melaksanakan tugas-tugas otonomi, serta kelompok yang pelaksana tertentu.

DPRD Kabupaten dan kota merupakan lembaga yang menjadi mitra kerja bupati/walikota menjadi lembaga yang paling banyak memperoleh manfaat dari paradigm pemerintahan desentralistik.

Infastruktur meliputi lembaga-lembaga yang melakukan implementasi kebijakan pemerintahan. Berdasarkan fungsi artikulasi dan agregasinya, mereka adalah : Partai Politik, Wiraswasta (swasta) atau para pengusaha, Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (NGO).

Pemerintah juga berfungsi mengurus kesejahteraan bersama, yaitu kebijakan publik berupa pendidikan, kesehatan, kependudukan, trasnportasi, air minum, prizinan, penataan lingkungan hidup dan sebagainya.

Kesejahteraan bersama diusahakan bersama sebagai suatu perimbangan kinerja suprastruktur, infrastruktur dengan masyarakat lainnya dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan bersama itu. Gerakan peningkatan kinerja pelayanan publik dapat dimuali dengan peninjauan kembali sejauhmana kinerja pelayanan itu tertinggal atau tidak berfungsi dengan baik.

Dalam paradigma pemerintahan desentralistik, suprastruktur mempunyai relasi erat dengan infrastruktur dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah. Dalam relasi ini, suprastruktur sebagai birokrasi dan infrastruktur sebagai pengguna pelayanan publik.

Kepala daerah dalam menangani proses kebijakan pemerintah perlu mengindahkan tuntutan publik, baik yang ada dalam lembaga, infrastruktur maupun yang datang dari tuntutan lingkungan. DPRD sebagai lembaga suprastruktur yang berfungsi sebagai legeslatif dan mengawasi jalannya pemerintahan perlu mengartikulasikan aspirasi rakyat. Dengan demikian maka desentraslisasi akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat atau rakyat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah menghadapi tantangan dan hambatan yang tidak kecil. Bila ditinjau dari aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berpemerintahan, tantangan itu sangatlah kompleks. Tantangan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari beberapa  aspek, antara lain :

a.  Stakeholder, kerja sama dalam pemahaman otonomi daerah harus ada di antara para stakeholder, jika tidak ada maka akan terasa sangat berat dalam mengimplementasikan otonomi daerah mengingat stakeholder adalah memegang peranan kunci dalam pemerintahan.

b.  Pelaksana, sebagai pelaksana utama pemerintah daerah dalam hal ini adalah aparatur pemerintah dituntut untuk dapat memahami dan menterjemahkan kebijakan otonomi daerah, sebab merekalah yang menjadi pemegang kebijakan dalam implementasi jalannya pemerintahan.

c.   Situasi dan kondisi lingkungan, gangguan dan stabilitas atau perubahan kebijakan politik nasional akan menjadi tantangan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Situasi keamanan yang tidak kondusif menjadi tantangan yang berarti dalam kebijakan otonomi daerah.

Perubahan paradigma sentralistik kepada desentraslitik membawa konsekuensi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pola relasi antara pusat dan daerah. Pada khakikatnya sistem desentralistik mengalami perubahan dari otonomi terbatas ke otonomi yang luas.

Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan tersedianya birokrasi daerah yang tengguh dan sangat memahami peranan yang dilakukannya. Peranan birokrasi pemerintah, birokrasi daerah atau aparatur pemerintah daerah diharapkan berperan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan dan pembangunan. Sebagai peran pelayanan masyarakat, birokrasi wajib memberikan pelayanan yang adil dan maksimal.

Kemampuan birokrasi tidak terbatas pada penyediaan sumber daya dan sumber dana. Lebih dari itu, birokrasi dituntut mampu menciptakan suasana yang lebih terbuka bagi setiap warga untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya pada realitas kehidupan dan tantangan yang mereka hadapi. Penyebaran informasi yang memadai tentang etika dan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berpemerintahan dan bernegara perlu dilakukan. Ruang lingkup kegiatan dan luasnya peranan menjadi peluang bagi aparat pemerintah untuk menyiapkan dan mengembangkan kualitasnya dari berbagai sektor baik secara personal maupun secara kelembagaan.

Ditengah kehidupan yang semakin demokratis, aparat pemerintah dituntut untuk semakin responsive, professional dan transparan. Dengan kata lain, setiap aparat dan lembaga pemerintah daerah selain diharapkan semakin kopeten dalam bidang tugasnya, juga diharapkan mempunyai  integritas, etika dan akuntabilitas yang semakin tinggi.

Pada khakikatnya tugas pokok pemerntahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi utama yang hakiki yakni, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Dengan tiga pokok fungsi itulah maka dituntut untuk memiliki manajeman pemerintahan yang handal karena sangat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Manajeman pemerintahan sendiri dipengaruhi oleh empat sistem yaitu : sistem teknologi, sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya. Terkait dengan sistem pemerintahan desentralistik penyelenggaraan otonomi daerah berkaitan erat dengan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya.

Salah satu hal yang diharapkan adanya otonomi daerah adalah semakin baiknya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu indicator keberhasilan kinerja pemerintah dan tuntutan masyarakat. Aspirasi dan tuntutan masyarakat pada layanan publik yang optimal sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan tanggapan pemerintah. Sebagaimana fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah. Peningkatan kinerja birokrasi pemerintah diharapkan dapat memenuhi sebagian aspirasi masyarakat yang semakin komplek dan beraneka ragam, sehingga kepuasan masyarakat dapat teraplikasikan secara nyata dan menyeluruh secara adil dan merata.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu fungsi pemerintah kadangkala melupakan dan mengabaikan keberadaan masyarakat hukum. Bahkan birokrasi penyelenggara pemerintah sering melakukan diskriminasi terhadap masyarakat hukum tertentu. Kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut tentu akan sangat potensial bagi munculnya disintegrasi bangas.

Pemberdayaan masyarakat melalui proses pembanguan berkelanjutan merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari. Pembanguan berkelanjutan menghendaki adanya pertisipasi dan peran serta aktif masyakarat. Masyarakat tidak bisa diperlakukan hanya sebagai objek pemabangunan, tetapi harus juga diberlakukan sebagai subjek pembangunan.

Namun pada tataran aplikasi, perencanaan pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan meningkatan kapasitas masyarakat ternyata mengalami bias, perencanaan pembangunan yang semula diharapkan bersifat partisipatif ternyata bergeser menjad cenderung sentralistik. Keberadaan kesatuan masyakatat hukum mulai diabaikan, perencanaan pembangunan ditetapkan dari pusat tanpa memerhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat hanya dapat menerima bagitu saja program pembangunan yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah, meskipun program pembangunan tersebut belum tentu sesuai dengan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Hak dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sebagai hak bawaan sejak lahir pada individu harus dapat dilindungi oleh negara dari ancaman siapa saja. Sejalan privacy yang dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum pada suatu daerah mereka memiliki hak yang disebut otonomi.

Sejalan dengan itu UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini diubah menjadi UU No 32/2004 dan berubah lagi menjadi UU No. 12 tahun 2008, otonomi daerah dikenal sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Tuntutan masyarakat terhadap hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan kebutuhan diri sendiri tersebut akan dapat dipenuhi jika kepada daerah diberi otonomi daerah yang luas. Otonomi daerah yang luas bukan berarti otonomi yang seluas-luasnya tanpa batas, tetapi sesuai kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian pemberian otonomi yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Lahirnya UU No. 22/1999 merupakan salah satu jawaban terhadap tuntutan tersebut.  Walaupun masih mengalami kelemahan pada beberapa hal, konsep otonomi daerah yang ditawarkan tampaknya sudah dapat memenuhi aspirasi masyarakat terhadap hak dan kewenangan serta kesempatan untuk mengatur diri sendiri yang kemudian disempurnakan dengan perubahan undang-undang tersebut yaitu UU No. 32 /2004 dan UU No. 12/2008 sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah yang benar-benar nyata.

Konsep otonomi daerah yang memberikan hak dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakatnya diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Melalui kebijakan otonomi, daerah tersebut diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diwilayahnya. Diharapkan hal ini dapat mengatasi kecurigaan daerah terhadap ketidakadilan pusat dalam pembagian hasil sumber daya alam.

Dengan demikian otonomi daerah merupakan cetusan dari aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap hak yang seharusnya mereka terima dari pemerintah. Sehingga bukan lagi dengan sistem sentralistik namun sudah selayaknya desentralistik pemerintahan diberlakukan secara nyata dan ideal untuk memajukan daerah masing-masing.

Masyarakat sangat berharap otonomi daerah menjadi solusi terbaik atas persoalan keadilan dan pemerataan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan secara lebih merata dan adil. Karena itu porsi peran pemerintah pusat dalam menumbuh kembangkan daerah harus dikurangi sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola daerahnya. Peningkatan dan pengelolaan pendapatan asli daerah oleh daerah itu sendiri menjadi salah satu cara memeratakan pembangunan, meskipun kenyataannya potensi daerah tidak semuanya sama.

Konsolidasi kekuasaan pusat dan daerah harus dibina sehubungan dengan dibutuhkannya dukungan daerah terutama dalam proses legitimisai pemerintahan pusat. Penghapusan dualism pemerintahan di daerah, penyeragaman dan integrasi pemerintah daerah ke dalam skema pemerintah pusat dan juga dikembangkan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah diberi hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber daya manusia juga perlu dipersiapkan, khususnya pada masalah penetaan personal, kelembagaan dan kewenangan secara proporsional atas dasar kemampuan pembiayaan dan rentang kewenangan yang ada. Kebijakan yang ada dalam pelaksanaan otonomi daerah juga perlu ditingkatkan terutama instrument regulasi dalam rangka penyelenggaraan guna melengkapi yang sudah ada khususnya standarisasi pelayanan minimal.

Pelayanan minimal ini juga akan mengambalikan fungsi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah. Dengan peningkatan fungsi pelayanan, diharapkan pengembangan daerah akan lebih menigkat dibandingkan dengan pengembangan pemerintah daerah sebagai fungsi produk. Sebagai fungsi produk terkadang kebijakan yang dihasilkan bertentangan dengan fungsi pelayanan seperti tersebut diatas.

Tiga gagasan ideal yang harus dipahami oleh aparat pemerintah di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, revolusi atau perubahan radikal sikap mental aparatur di daerah. Cara pandang kewenangan sebagai alat melanggengkan kekuasaan harus diubah menjadi cara pandang kekuasaan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat dan terhadap nilai-nilai yang berlaku. Kedua, perlu adanya kebijakan yang lebih baik dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah dibuatnya kebijakan daerah yang tidak semata-mata bersifat top down, tatapi bisa dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga kebijakan lebih bersifat bottom up. Ketiga, persiapan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas tinggi dalam segala aspek. Meskipun ada pendistribusian pegawai negeri dari pusat ke daerah, sumber daya manusia yang berpotensi harus dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pada khakikatnya pemberlakukan otonomi daerah secara luas adalah untuk menyejahterakan seluruh  masyarakat lewat pemberdayaan pemerintah daerah dengan tidak melupakan pelayanan publik sebagai bagian kunci aspek pemberdayaan masyarakat. Penyediaan sumber daya manusia yang professional untuk dapat menjalankan roda pemerintahan seperti layaknya perusahaan adalah hal mendasar. Proses desentralisasi yang selama ini dikekang menimbulkan kepasrahan di aparat daerah dan sekaligus menciptakan kesenjangan yang cukup besar dalam hal kualitas sumber daya manusia pemerintah pusat dengan pemerintah daerah/kota.

Tantangan terhadap sumber daya manusia dalam perkembangan ekonomi local maupun global diakui semakin bertambah. Tantangan local berkisar pada masalah pengelolaan dan peningkatan pendapat asli daerah (PAD). Dengan daerah memiliki kewenangan khusus untuk mengelola dan mencari sumber pendapatan tanpa harus direpotkan oleh ada tidaknya sumbangan dari pusat. Oleh karena itu dibutuhkan pembenahan asset-aset daerah dan mengoptimalkan sehingga dapat menopang PAD.

Melalui pendekatan sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, daerah harus dikelola dengan prinsip menajeman ilmiah. Oleh kerena itu tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan adalah wajib hukumnya. Konsep manajeman ilmiah harus dapat digabungkan dengan konsep-konsep keuangan yang dapat membantu aparat daerah dalam menata keuangan daerahnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sebuah alternative dalam proses pelaksanaan otonomi daerah. Pemerataan pengetahuan dan peningkatan kemapuan manajeman dan kewirausahaan jelas-jelas membantun proses pengambangan daerah secara lebih baik. Lemahnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan bukan saja menjadi kendala di tingkat daerah saja tetapi juga pada tingakat pusat. Lemahnya sumber daya manusia, baik itu dalam proses memberikan, menyusun dan memberikan pengawasan dalam program pemerintah akan menimbukan kegagalan dalam proses pelaksanaanya.

Permasalahan sumber daya manusia juga berhubungan dengan masalah etos kerja masyarakat, etos kerja ini terkait erat dengan minat untuk menjadi pelaksana pemerintahan yang cukup tinggi tidak dibarengi dengan kemapuan atau skill yang mempuni secara personal maupun kelompok.

Otonomi daerah membuka kesempatan bagi daerah untuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi dalam rangka penyediaan sumber daya manusia dan pemanfaatan asset-aset daerah. Pola kerja sama yang dilakukan sebaiknya secara aktif. Maksudnya, setiap program pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan perguruan tinggi. Perlu diingiat Lembaga pendidan tinggi adalah salah satu sarana untuk melakukan berbagai penelitian dan penyediaan sumber daya manusia yang akuntabel dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Daya saing suatu daerah yang dipengaruhi oleh kecepatan suatu daerah menghasilkan iptek dan menyampaikan pada masyarakat sehingga dapat diaplikasikan dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Hubungan keeratan kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pembangunan daerah. Hubungan disini tidak sekedar formalitas, melainkan lebih kea rah interaksi kerja sama, nyata dan keyakinan akan tujuan bersama yaitu pembangunan daerah dan sumber daya di masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perubahan kekuasaan dari pusat ke daerah tidak terlepas dari apa yang disebut dengan otoritas. Otoritas adalah karakter komunikasi pada organisasi formal yang dapat diterima oleh anggota organisasi sesuai dengan perhatian-perhatian organisasi itu sendiri. Sedangkan seseorang akan menerima otoritas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1.  Dapat mengetahui komunikasi.

Efektifitas pelaksanaan otoritas sepenuhnya bergantung kepada hasil interpretasi perintah tersebut.

2.  Dalam membuat keputusan pemegang otoritas tersebut tidak bertentangan dengan tujuan.

3.  Keputusan tidak berhubungan dengan kepentingan pribadi

4.  Pemegang otoritas memiliki kemampuan mental dan fisik

Teori otoritas tersebut diatas tidak terlepas dari bagaimana pelimpahan wewenang yang terjadi pada otonomi daerah. Pemisahan antara pusat dan daerah dalam batas-batas tertentu akan membantu menciptakan adanya hal-hal yang secara konseptual dipahami sebagai otoritas wilayah daerah oleh aparat pemerintah  daerah.

Pada kontesk otonomi daerah otoritas yang ada di tangan pemerintah pusat bergeser ke pemerintah daerah. Termasuk didalamnya pemegang otoritasnya dalam hal ini adalah kepala daerah. Pada dasarnya otonomi adalah sebuah konsep politik, dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu dianggap otonom jika sesuatu tersebut dapat menentukan dirinya sendiri, membuat aturan dan hukum sendiri dengan tujuan mengatur diri sendiri dan menjalankannya berdasarkan kewenangan, kekuasaan dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung di sini adalah adanya kewenangan atau kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakat sendiri.

Dimasa lalu otonomi daerah dimaknai sebagai proses teknis dan administrative pemerintahan daripada sebagai sebuah prinsip atau komitmen politik. Pemahaman otonomi daerah selalu dikaitkan dengan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan berikut pembiayaan kepada daerah sehingga melupakan makna substansial otonomi itu sendiri. Otonomi daerah dalam sistem desentralisasi bukan semata-mata penyerahan wewenang atau urusan kepemerintahan, namun lebih berarti pembagian kekuasan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dalam hubungan pusat-daerah.

Desentralisasli titik berat otonomi lebih pada pelaksanaan pemerintahan pada daerah kabupaten dan kota sedangkan untuk propinsi yang berlaku adalah otonomi terbatas dalam konsteks dekonsentrasi. Sehingga seorang kepala daerah atau gubernur selaku wakil pemerintah pusat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka membantu pelaksanaan otonomi daerah. Propinsi secara strategis berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga negara kesatuan.

Persiapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyongsong otonomi daerah adalah :

1.    Sumber daya manusia, seorang pemimpin daerah harus mampu memperbaiki kualitas kehidupan kota.

2.    Pendidikan, sukses tidaknya suatu daerah pada masa yang akan datang sepenuhnya bergantung kepada tingkat pendidikan

3.    Kemampuan eksekusi dengan baik, seorang pemimpin daerah wajib mengelola PAD yang berasal dari pajak untuk kemakmuran rakyat, dan masyarakat berhak untuk melakukan penilaian atas pengelolaan pajak.

4.    Investasi pada kualitas hidup, pemberlakuan otonomi daerah diharapkan dapat mengembalikan tingkat kualitas hidup masyarakat di desa dengan memanfaatkan potensi yang ada. Kebijakan yang mempu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan member hasil nyata pada masyarakat relative lebih mudah diperbanyak. Tumbuhnya perekonomian daerah pasti berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan aspek ekonomi.

5.    Variasi pertumbuhan ekonomi, strategi diversifikasi dapat menjadi pendukung perkembangan perekonomian daerah.

6.    Menjadikan diversitas  sebagai kekuatan. Keragaman akan mendidik masyarakat untuk kreatif dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya

Otonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi pemerintahan sangat bergantung kepada bentuk negara. Dalam negara kesatuan desentralisasi pemerintahan dipadukan pelaksanaannya dengan asas dekonsentrasi untuk memelihara keutuhan negara dan bangsa. Permasalah yang timbul akibat pelaksanaan sistem pemerintahan sentralisasi adalah ketidakpuasan sebagian masyarakat di daerah.

Perubahan pelaksanaan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi diharapkan memberikan jaminan bagi pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat pada era reformasi. Dengan ditetapkannya UU No. 32/2004 dan UU No. 12/2008 diharapkan dapat memberikan sebuah kenyataan bahwa pemerintah pusat bersungguh-sungguh melakukan desentralisasi politik dengan cara memberdayakan perlemen local. Peran parlemen local yang dinamis nantinya merupakan kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, karena otonomi daerah juga menuntut segala prakarsa dan kemampuan mengurus kepentingan masyarakatnya tumbuh dari daerah itu sendiri.

Untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dibutuhkan aparat pemerintah yang professional. Konteks pelayanan yang dibangun dalam pelaksanaan otonomi daerah dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan, ketepatan, efisiensi. Untuk menjadikan seseorang professional dibutuhkan pendidikan, karena itu pendidikan memegang porsi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber :

Nitupulu Paimin, DR. M.Si, Manakar Urgensi Otonomi Daerah Solusi Atas Ancama Disintegrasi,  PT. Alumni, Bandung,  2006.

Noor Isran, Ir.,H.,M.Si, Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI, Profajar Jurnalism, 2012.

……………………, Isran Noor Dalam Perspektif Media, Profajar Jurnalism, 2012.